JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, realisasi belanja pemerintah dan pemerintah daerah tahun ini rendah. Karena itu, dia meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mencari penyebab dan solusinya.
Jokowi menuturkan, realisasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baru 15 persen. Sedangkan realisasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar 7 persen.
“Dan supaya kita tahu semuanya realisasi belanja pemerintah masih rendah. Sekitar kurang lebih 15 persen ini untuk APBN dan 7 persen untuk APBD. Masih rendah. Serapan belanja PEN, pemulihan ekonomi nasional juga masih rendah baru 24,6 persen,” katanya saat peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (27/5/2021).
Selain realisasi belanja yang rendah, Jokowi mengungkapkan, realisasi pengadaan barang dan jasa mengalami nasib serupa.
“Pada kuartal pertama, realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian dan lembaga baru sekitar 10,98 persen. Kemudian pengadaan barang dan jasa untuk pemda masih kurang dari 5 persen. Ini yang harus diikuti dan dikawal, dibantu,” ujarnya.
Dia pun meminta BPKP dan seluruh aparat pengawas internal pemerintah mencari tahu apa yang menjadi penyebab lambannya realisassi belanja dan pengadaan barang/jasa.
“Melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini. Ini ada apa? Memberikan solusi, carikan solusianya. Menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Ini tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu mengawal agar kementerian/lembaga dan pemda agar bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel,” tutur.