JAKARTA, iNews.id - Pemerintah terus mendorong pemerataan ekonomi di berbagai wilayah di Tanah Air lewat APBN. Ini dilakukan supaya ekonomi Indonesia tidak terlalu terpusat di Jawa dan Sumatra.
Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Arief Baharudin mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan transfer ke daerah dan dana desa yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, nilainya lebih besar daripada belanja kementerian/lembaga di level pusat.
"Pemerintah terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan di kawasan timur antara lain melalui dana otonomi khusus yang memang untuk Papua dan Papua Barat," ujar Arief dalam Diskusi IDX Channel Economic Outlook di Hotel Century Park, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Selain dana otsus, pemerintah juga menggelontorkan Dana Alokasi Khusus-Fisik (DAK-Fisik) afirmasi ke beberapa daerah prioritas nasional.
"Diantaranya DAK Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan serta jalan untuk Provinsi dan Papua. Lalu, bidang Pasar dan Transportasi Laut untuk Provinsi Sulawesi Selatan, bidang Pertanian di Nusa Tenggara Timur (NTT), bidang Jalan untuk Provinsi Maluku, serta Pariwisata untuk Provinsi Maluku Utara," kata dia.
Selain dua program itu, Arief menyebut pemerintah juga tengah menggencarkan dana desa ke seluruh penjuru tanah air. Desa-desa yang berada di bagian Indonesia timur selama ini mendapatkan porsi lebih besar dibandingkan rata-rata nasional.
"Mengingat jumlah penduduk yang diperhatikan lebih banyak, dan juga indeks kemahalan output juga lebih tinggi, sehingga wajar apabila kawasan timur Indonesia merupakan penerima terbesar karena kedua indikator tersebut memiliki bobot tertinggi dalam alokasi dana desa," ucapnya.