JAKARTA, iNews.id - Pemerintah semakin serius merencanakan proses pembangunan Ibu Kota negara baru. Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta izin kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hari ini, masterplan Ibu Kota baru akan diselesaikan tahun depan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan, pihaknya sudah menyelesaikan proses kajian awal Ibu Kota baru. "(Masterplan) 2020 selesainya. Kan bikin masterplan enggak sehari jadi," kata dia di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Pemerintah juga sudah mulai memasukkan kebutuhan dana pembangunan Ibu Kota baru dalam Rancangan Anggaaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Rencananya pemerintah menganggarkan Rp93 triliun dari APBN untuk pemindahan Ibu Kota. Namun, penganggaran ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahunnya.
"Sisanya dari swasta dan KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha). Proyeknya itu rata-rata swasta. Itu termasuk untuk rumah penduduk," ujar dia.
Mantan Menteri Keuangan itu juga menjelaskan, meski masih belum diumumkan Presiden, tetapi lokasi tepat Ibu Kota sudah ditentukan.
"Tadi kan yang penting kalau ke DPR tadi ujungnya meminta izin. Lokasi pasti akan ditentukan pada waktunya," ucap dia.