JAKARTA, iNews.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan kerja sama dengan 128 Kabupaten untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mampu terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tidak menggunakan LPG bersubsidi. Hal ini sebagai upaya untuk mencapai sasaran yang tepat dalam pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi.
"Pertamina dan Dirjen Migas aktif bicarakan ini dan para Bupati dan Walkot (Wali Kota) komit terutama men-sugest terutama PNS bahwa ini hanya punya rakyat miskin," kata Direktorat Jenderal Migas, Kementerian ESDM Ego Syahrial dalam konferensi pers di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (8/12/2017).
Pihaknya dan PT Pertamina (Persero) mau membiasakan masyarakat untuk memakai LPG 5,5 kg nonsubsidi dengan menambahkan penyalur sehingga produk tersebut terdistribusi merata di seluruh daerah. Sembari melakukan hal tersebut, Kementerian Sosial turut memverifikasi data rumah tangga yang cocok kriterianya untuk mendapatkan LPG 3 kg subsidi.
Rencananya di Maret 2018 nanti, Pertamina juga meluncurkan gas 3 kg nonsubsidi untuk memudahkan masyarakat yang keberatan membeli gas 5,5 kg nonsubsidi. Namun langkah ini tidak serta merta mengurangi pasokan LPG 3 kg subsidi.
Wakil Kementerian ESDM, Arcandra Tahar mengatakan, pihaknya masih mengevaluasi mengenai alasan terhambatnya pasokan LPG 3 kg. Sedangkan mengenai mekanisme distribusi tertutup LPG bersubsidi, pihaknya tengah berbagi tugas dengan Kementerian Sosial untul memverifikasi data.
"Kita putuskan subsidi tertutup verifikasi data harus dilakukan terlebih dahulu dari data ini jika seandainya tidak kuat," kata Arcandra.
Menurut Pertamina, penyebab kelangkaan LPG 3kg karena masyarakat terpicu untuk menimbun banyak gas setelah tersebarnya isu distribusi tertutup di 2018 yang digembar-gemborkan pemerintah. Akibatnya, masyarakat panik dan membeli berlebih, sehingga yang lebih membutuhkan menjadi kesulitan memperoleh LPG 3 kg.