JAKARTA, iNews.id - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mempertanyakan aturan kewajiban pengusaha untuk memfasilitasi 20 persen kebun masyarakat dalam program pelepasan kawasan hutan produksi sawit. Kewajiban ini merupakan bagian dari realisasi kemitraan perusahaan besar dengan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Anggota Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih mengaku bingung dengan pemerintah yang tidak bisa memberikan data lengkap mengenai keberadaan 20 persen kebun sawit masyarakat atau UMKM yang bermitra dengan perusahaan perkebunan.
Kebingungan ini disampaikan Guntur dalam forum diskusi yang diikuti oleh sejumlah Kementerian Lembaga (K/L) terkait dan juga dari pihak petani. "Apabila pemberi izin pemerintah tidak punya data itu cukup aneh, kenapa katakan kewajiban 20 persen tapi enggak ada data siapa yang menjadi mitra," kata Guntur di Gedung KPPU, Jakarta, Selasa (23/4/2019).
Kewajiban perusahaan perkebunan untuk menyiapkan lahan ke masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Perusahaan perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan.
Menyikapi hal tersebut, Guntur menekankan, bahwa pihaknya memiliki wewenang untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya. "KPPU mempunyai kewenangan yakni pengawasan kemitraan sesuai UU Nomor 22 Tahun 2008 tentang UMKM," katanya.
Menurut dia, data mengenai keberadaan lahan bagi masyarakat menjadi penting untuk mencegah tindak kecurangan pengusaha melalui data palsu, hanya untuk memperlancar izin operasinya.
"Sehingga kalau dari nama itu mungkin teman-teman bisa memverifikasi bodong enggak, kan datanya harus ada dulu 20 persen itu plasmanya siapa saja," ucapnya.