JAKARTA, iNews.id - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong PT Pertamina (Persero) memperbanyak jumlah fasilitas pengisian bahan bakar minya (BBM) di daerah. Hal itu dinilai dapat mengurangi jumlah usaha ilegal penyaluran BBM atau akrab disebut Pertamini.
Kepala BPH Migas M Fanshurulla Asa mengakui, tak dapat menindak usaha Pertamini sebagai objek pengawasan. Pasalnya, usaha ilegal Pertamini tidak mempunyai Izin Usaha Niaga Umum.
Karena itu, BPH Migas hanya dapat mengawasi penyaluran BBM yang hanya sampai di SPBU. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual BBM. Selanjutnya Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015, di mana penyaluran bahan bakar minyak (BBM) itu hanya sampai di SPBU. Tidak ada sub-SPBU seperti usaha ilegal Pertamini.
“Kami BPH Migas ini objek pengawasannya adalah badan usaha yang punya izin niaga umum yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), atas rekomendasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pertamini itu pengawasannya oleh kepolisian dan pemerintah setempat,” ujar Fanshurulla dalam diskusi via daring bersama Universitas Padjadjaran, Jumat (8/5/2020).
Demi mengurangi jumlah usaha ilegal Pertamini, BPH Migas terus mendorong Pertamina untuk membangun fasilitas penyaluran BBM. Contohnya saja dengan Hal dengan membangun SPBU mini di desa-desa.
SPBU mini tersebut akan menjual BBM dengan harga lebih murah, dibandingkan harga yang ditawarkan Pertamini. “Harganya di bawah yang pertamini jual itu, saya rasa ini membuat mereka berkurang dengan sendirinya. SPBU mini ini sudah mulai banyak di Jawa Barat,” ujar Fanshurulla.