JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa masyarakat harus siap menanggung akibat jika pemerintah menemukan harta kekayaan yang belum dilaporkan. Menurutnya, sanksi pajak yang akan dikenakan cukup besar nantinya.
Sri Mulyani menuturkan, jika harta didapat sebelum tahun 2015 dan ditemukan pemerintah tidak dilaporkan, maka pemilik aset akan dikenakan sanksi pajak 200 persen. Artinya, pajak yang dibayarkan seharga 2 kali lipat aset yang disembunyikan.
"Jadi mau dikenakan sanksi pajak 200 persen?," ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Jumat (17/12/12021).
Dia menambahkan, jika masyarakat memiliki aset di luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri diinvestasikan dalam SBN atau hilirisasi SDA/EBT, dendanya sebesar 6 persen. Jika, belum dilaporkan pada periode 2012-2016, maka sanksi pajaknya 25 persen untuk pajak badan dan 30 persen untuk orang pribadi.
Oleh karena itu, dia meminta agar masyarakat mengikuti program pengungkapkan sukarela (PPS) tahun depan. Sebab, denda yang dikenakan lebih ringan. Bila aset ada di luar negeri maka dendanya hanya 11 persen, sedangkan bagi aset yang ada di dalam negeri dikenakan denda 6 persen.
"Makanya ikut saja, ini dendanya jauh lebih ringan daripada denda 200 persen," ucapnya.