JAKARTA, iNews.id - Pembangunan infrastruktur yang masif di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertujuan untuk mempercepat pemerataan ekonomi. Sebab, ketersediaan infrastruktur akan meningkatkan kualitas hidup, mendorong pergerakan ekonomi daerah, mengurangi biaya logistik dan memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.
“Kita ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan dan merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan tertulis Kementerian PUPR, Minggu (18/2/2018).
Untuk itu, dalam tiga tahun terakhir, berbagai infrastruktur yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai upaya untuk turut berkontribusi pada berbagai pencapaian pemerintah, di antaranya peningkatan daya saing global Indonesia dari peringkat 41 pada periode 2016-2017 menjadi peringkat 36 pada periode 2017-2018.
Menurut keterangan tertulis dari Kementerian PUPR, indeks rasio gini Indonesia yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi, terus membaik di mana saat ini berada pada posisi 0,393 atau turun dibandingkan dengan angka bulan September 2014 yaitu 0,414.
Selain itu, salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pergerakan ekonomi daerah yaitu dengan meningkatkan belanja anggaran untuk pembangunan infrastruktur di desa melalui program padat karya tunai.
“Dengan padat karya tunai ini peredaran uang di desa, di daerah semakin meningkat. Tetapi yang paling penting adalah membuka lapangan pekerjaan yang kita targetkan satu desa paling tidak 100-150 orang dan karena ini dibayar cash nantinya konsumsi, daya beli masyarakat meningkat,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi sebelumnya telah menginstruksikan agar program pemanfaatan dana desa ditambah dengan program kementerian yang dikucurkan ke daerah atau desa seperti di Kementerian PUPR, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN dan lainnya dilakukan dengan model padat karya sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya di desa.