JAKARTA, iNews.id - Perdebatan terkait RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang dikatakan condong berpihak pada tenaga kerja asing (TKA) menuai respons dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Ida mengatakan TKA sendiri harus memenuhi persyaratan dari Kemenaker sebelum bisa bekerja di Indonesia.
"Jadi saya tegaskan lagi, TKA hanya dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki," ujar Ida di Jakarta, Kamis (8/10/2020).
Selain itu, setiap pemberi kerja wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). "Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA," katanya.
Ida mengatakan, RUU Ciptaker ini tetap mengatur hubungan kerja dalam alih daya (outsourcing). "Apabila terjadi pengalihan pekerjaan dari perusahaan alih daya, maka masa kerja dari pekerja atau buruh tetap dihitung," ujarnya.
Jadi, lanjut Ida, pengalihan perlindungan hak-hak pekerja harus dipersyaratkan dalam perjanjian kerja.
"Perusahaan alih daya berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat," katanya.