JAKARTA, iNews.id - Realisasi penyerapan anggara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) disorot lantaran masih minim. Per 8 Juli 2019, penyerapannya baru 26,18 persen dari total anggaran Rp117,81 triliun.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, kementerian PUPR fokus pada belanja yang berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan begitu, setiap program harus berdampak pada pemerataan, pertumbuhan kawasan, dan penciptaan lapangan kerja.
"Tugas Kementerian PUPR adalah membelanjakan uang negara secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa memberi dampak terhadap perekonomian," kata dia, Rabu (10/7/2019).
Menurut Menteri Basuki, belanja kementerian PUPR didominasi belanja modal. Hal ini berbeda dengan kementerian yang penyerapannya tinggi lantaran didominasi oleh belanja sosial. Kondisi tersebut, kata dia, juga disadari Kementerian Keuangan.
"Bukan ingin membela diri, Kementerian PUPR mengalami reorganisasi, kemudian ada Pemilu, dan libur Hari Raya Idul Fitri, sehingga sebagian pekerjaan harus dihentikan," ujar dia.