JAKARTA, iNews.id - Realisasi anggaran kesehatan hingga akhir Juli 2021 telah mencapai Rp102,8 triliun. Angka itu meningkat 50,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp68,2 triliun.
“Anggaran kesehatan sudah Rp102,8 triliun bandingkan tahun lalu Rp68,2 triliun, yang berarti pertumbuhannya sekitar 50,7 persen dibandingkan tahun lalu,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (25/8/2021).
Adapun rinciannya, realisasi sebesar Rp102,8 triliun tersebut berasal dari kementerian/lembaga (K/L) Rp87,2 triliun, non K/L Rp6,3 triliun, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp9,3 triliun.
Untuk realisasi dari K/L Rp87,2 triliun didominasi oleh Kementerian Kesehatan Rp82,62 triliun, BKKBN Rp1,71 triliun, Polri Rp1,32 triliun, BPOM Rp0,81 triliun dan Kementerian Pertahanan Rp0,75 triliun.
Secara rinci, belanja dari Kemenkes Rp82,6 triliun meliputi PBI JKN Rp26,9 triliun untuk 96,5 juta jiwa, klaim pasien Covid-19 sebesar Rp25,4 triliun untuk 377,7 ribu pasien, pengadaan vaksin Covid-19 senilai Rp11,7 triliun untuk 65,8 juta dosis serta insentif tenaga kesehatan (nakes) Rp5,3 triliun untuk 662,3 ribu nakes.
Sementara untuk kinerja belanja non K/L Rp6,3 triliun, meliputi jaminan pelayanan kesehatan PNS/TNI/Polri Rp5,5 triliun dan bantuan iuran JKN bagi PBPU/BP kelas II Rp0,8 triliun. Sedangkan untuk kinerja TKDD Rp9,3 triliun terdiri atas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Rp6,3 triliun, DAK Fisik Rp1 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1,1 triliun, serta dana otonomi khusus (otsus) Rp0,9 triliun.
Sebagai informasi, untuk anggaran kesehatan tahun depan dialokasikan sebesar Rp255,3 triliun atau 9,4 persen dari belanja negara Rp2.708,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.