JAKARTA, iNews.id - Manajemen Sriwijaya Air akan memberikan dana santunan senilai Rp1,25 miliar kepada seluruh keluarga korban Sriwijaya Air SJ-182. Namun, empat orang ahli waris atau keluarga korban juga akan melakukan tuntutan hukum kepada pabrik Boeing di Amerika Serikat (AS).
Pengacara C Priaardanto dari kantor hukum Danto dan Tomi & Rekan mengatakan, telah menerima kuasa dari keempat ahli waris tersebut. Priaardanto siap mendampingi para keluarga korban untuk mengajukan tuntutan tersebut.
Saat ini, pihaknya telah memperoleh bukti adanya kesalahan Boeing. "Dasarnya dapatkan bukti yang kuat ada kesalahan Boeing, sudah mulai menuntut ke Boeing, sekarang sudah ditemukan tanda-tandanya, bukti yang sah. Kita tidak terlalu buru-buru cari buktinya, temuan arah ke situ, berkenan ajukan santunan ke Boeing, itu hanya berikan kuasa ke kami, berikan beberapa syarat keluarga dan ahli waris tak perlu ke Jakarta, kami akan segera mengurusnya. Supaya kehidupan tetap berlanjut," ujarnya Sabtu (23/1/2021).
Saat ini, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) masih menyelidiki penyebab Sriwijaya Air SJ-182 yang jatuh pada Sabtu 9 Januari 2021 di perairan Kepulauan Seribu. Dugaan sementara, sistem autothrottle pesawat tak berfungsi baik saat pesawat lepas landas sehingga menyebabkan pesawat jatuh.
Namun, sistem autothrottle memungkinkan pilot bisa mengontrol tenaga mesin pesawat secara manual. Kantor hukum Danto dan Tomi & Rekan pernah mendampingi keluarga korban kecelakaan Lion Air JT-610 yang melayangkan somasi kepada Lion Air demi mendapatkan kompensasi yang adil.
Somasi tersebut diwakilkan melalui kuasa hukum 24 keluarga korban, yakni pengacara dari Herrmann Law Group yang berbasis di Amerika Serikat (AS). Somasi dilakukan karena para pihak yang disomasi justru berkonspirasi untuk melanggar hukum Indonesia dengan memaksa korban untuk menandatangani R&D ilegal.
Dengan pemaksaan itu, para korban kehilangan semua hak mereka untuk menerima kompensasi penuh dengan melepaskan Lion Air, Boeing dan lebih dari 1.000 terdakwa potensial lainnya. "Apa yang dilakukan oleh pihak yang dituntut saat melakukan negosiasi dengan korban adalah ilegal dan tidak ada kemanusiaannya. Pemaksaan kepada keluarga penumpang untuk menandatangani Release and Discharge adalah tindakan ilegal," ujar dia.