JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota negara baru. Pemerintah kini tengah menyelesaikan proses perancangan masterplan untuk merealisasikan rencana pemindahan tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya juga masih menunggu hasil akhir masterplan yang saat ini tengah dirumuskan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Apabila hal ini sudah rampung, barulah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru bisa menentukan langkah-langkah penganggaran.
"Kita nanti akan pelajari masterplan yang dikembangkan oleh Menteri PUPR dan Bappenas, bagaimana dari sisi kebutuhan pembangunan itu sendiri," kata dia di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Selain masalah penganggaran, dari masterplan ini juga Sri Mulyani akan mengetahui status aset yang berlokasi di Ibu Kota baru nanti. "Itu kita juga harus memikirkan seluruh aset-aset republik yang ada di DKI Jakarta sehingga inventarisasi dan bagaimana pelaksanaan proyek pemindahan itu sendiri, apakah bertahap atau sekaligus dan bagaimana penggunaan aset sekarang ini," tuturnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, memang ada beberapa Kementerian yang sudah menganggarkan untuk kebutuhan ibu kota baru tahun depan. Namun, angkanya ia sebut masih belum terlalu signifikan.
"Yang saya lihat dari Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan ada beberapa pos mereka sediakan, tapi jumlahnya belum signifikan. Saya lihat itu karena masih dalam bentuk kajian dan awal dari infrastruktur yang akan dibangun," ujarnya.
Ani menegaskan bahwa pihaknya masih perlu melakukan kajian lebih lanjut mengenai masterplan pemindahan ibu kota ini. Ia berharap, pemerintah hanya akan mengeluarkan anggaran yang tidak terlalu signifikan untuk rencana ini. "Kami lihat keseluruhan kemungkinan pembiayaan, dan kita harapkan bisa seminimal mungkin untuk generasi yang akan datang," ucap dia.