JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2022 mencapai 4,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, angka tersebut belum mempertimbangkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang berpotensi memberikan tambahan penerimaan dan program pemulihan ekonomi tahun 2021 yang berdampak positif di berbagai sektor.
"Desain ini belum memperhitungkan beberapa reformasi di bidang perpajakan dan sisi fiskal," ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (16/12/2022).
Sri Mulyani menambahkan, dengan desain tersebut, pemerintah akan terus bekerja makin baik untuk memulihkan ekonomi Indonesia pada tahun 2022. Dia meyakini peran kebijakan fiskal masih sangat penting, terutama di masa pandemi Covid-19.
Dia menyebut, APBN tahun 2022 akan mendukung proses pemulihan dengan memprioritaskan belanja untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, dan belanja sosial.
“Mudah-mudahan, tingkat pertumbuhan akan pulih di atas 5 persen. Dalam APBN 2022, kami menempatkan 5,2 persen untuk pertumbuhan ekonomi hingga 2022,” ucapnya.
Sementara itu, Sri Mulyani memperkirakan defisit APBN 2021 berada di antara 5,1 hingga 5,4 persen dari PDB. Angka tersebut jauh lebih rendah dari target APBN 2021, yakni 5,7 persen dari PDB.
“Tahun ini, anggaran dirancang dengan defisit 5,7 persen. Tetapi karena pemulihan yang kuat serta dari pendapatan dan ledakan komoditas, kami memperkirakan defisit akan antara 5,1 hingga 5,4 persen, jauh lebih rendah dari yang kami rancang sebelumnya,” ucap Sri Mulyani.