JAKARTA, iNews.id - Dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2021, pemerintah mengalokasikan dana desa Rp72 triliun, naik dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp71,2 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini pengawasan terhadap dana desa semakin baik. Secara internal, penyaluran diawasi olehAparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Dan sistem keuangan desa disambungkan dengan sistem di dalam Kemenkeu. Dengan hal tersebut, maka kegiatan di desa dapat dimonitor dengan lebih baik,” ujarnya saat rapat dengan Komite IV DPD, Rabu (9/9/2020).
Sri Mulyani mengatakan, proses pengawasan dilakukan sejak penyaluran dana dari APBN. Pencairan dana desa dilakukan lewat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan diteruskan ke rekening kas desa.
"Dalam (pengawasan) dana Desa juga ada Kemendes, tenaga pendamping desa, juga saat ini dari Kepolisian, Kejaksaan ikut dampingi,” ujar Sri Mulyani.
Tak hanya itu, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu juga mengajak masyarakat ikut mengawasi penggunaan dana oleh aparat desa. Dengan begitu, penggunanaan dana desa tepat sasaran.
Sri Mulyani berharap dana desa bisa digunakan untuk pembangunan yang bersifat padat karya. Misalnya untuk pembangunan fasilitas kebersihan dan infrastruktur lainnya yang dibutuhkan desa.