JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk menunda transfer dana alokasi umum (DAU) untuk enam daerah. Hal ini sebagai sanksi karena belum membuat laporan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pandemi virus corona (Covid-19).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, 541 daerah telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD sesuai surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dan PMK Nomor 35 Tahun 2020. Sementara itu, masih ada enam yang belum melaporkan.
Dia memerinci, satu daerah belum melaporkan penyesuaian APBD, sementara lima lain laporannya tak sesuai dengan ketentuan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Hal ini juga tak sejalan dengan PMK Nomor 35 tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
"Sampai hari ini ada enam daerah, satu daerah belum lapor dan lima daerah belum sesuai, karena belum melaporkan APBDnya," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (7/7/2020).
Dia mengatakan, telah memberikan sanksi tegas bagi daerah yang belum melaporkan auditnya. Hal ini sesuai dengan instruksi yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Presiden hingga hari ini menyampaikan bahwa beliau masih melihat beberapa daerah yang masih business as usual. Belanja sosial tidak naik, belanja barangnya masih belum berubah, sehingga seolah-olah semuanya belum sampai ke daerah bahwa mereka perlu mengubah APBD," tuturnya.