JAKARTA, iNews.id - Pengamat ekonomi dan energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengingatkan kepada pemerintah sektor energi masih membebani biaya pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini menanggapi RUU APBN 2021 yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gedung DPR.
“Sektor energi lebih menjadi beban pengeluaran RAPBN untuk impor dan subsidi migas, ketimbang pendapatan,” ujar Fahmy, Jumat (4/8/2020).
Fahmy menilai sejak awal pemerintahan, Jokowi melalui Nawacita, selalu menyampaikan pencapaian kemandirian dan kedaulatan energi. Namun, tidak pernah diimplementasikan secara serius dan terus menerus.
“Kilang minyak tidak mampu dibangun, akibatnya impor BBM selalu membengkak. Lifting minyak semakin menurun. Dana RAPBN untuk impor dan subsidi gas elpiji semakin besar. Program EBT tidak pernah mengatasi penurunan impor migas secara signifikan,” katanya.
Dalam pidato RAPBN 2021, Presiden Joko Widodo mengatakan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2021 pemerintah akan mengefektifkan perencanaan lifting dan efisiensi biaya migas.
“Pada 2021, langkah untuk mengoptimalkan PNBP, antara lain dengan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan, inovasi layanan, perluasan objek audit bersama, perencanaan lifting migas yang efektif, serta efisiensi biaya operasi migas,” kata Jokowi.