LONDON, iNews.id - Ratusan perusahaan di Inggris menginginkan adanya kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa (UE) pasca-Brexit. Saat transisi Brexit, Inggris tetap mengikuti aturan perdagangan UE, dan berakhir pada 31 Desember.
Sementara kedua pihak belum menyetujui kesepakatan yang akan mengatur perdagangan di masa depan. "Pada Senin pembicaraan Brexit antara Inggris dan UE akan berlanjut. Sekarang harus menjadi waktu yang tepat bagi kepemimpinan kedua pihak dengan semangat kompromi. Kesepakatan perdagangan dapat dan harus dibuat," ujar Direktur Jenderal Konfederasi Industri Inggris (CBI), Dame Carolyn Fairbairn dikutip dari BBC pada Senin (28/9/2020).
CBI melakukan survei terhadap 648 perusahaan, dan menemukan hanya 4 persen yang mengatakan mereka lebih suka tidak ada kesepakatan perdagangan dengan UE. Sementara sisanya menginginkan adanya kesepakatan, guna menjamin keberlangsungan bisnis setelah keluarnya Inggris dari UE.
Perjanjian perdagangan tersebut bertujuan untuk meminimalkan birokrasi, menghilangkan tarif dan mengurangi hambatan perdagangan lainnya. Jika negosiator gagal mencapai kesepakatan, maka Inggris harus menjalani hubungan perdagangan dengan UE di bawah aturan dasar yang ditetapkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Jika Inggris harus berdagang di bawah aturan WTO, maka tarif akan diterapkan ke sebagian besar barang yang dikirim bisnis Inggris ke UE. Itu akan membuat barang-barang Inggris lebih mahal dan lebih sulit untuk dijual di Eropa, begitupun sebaliknya.
Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson mengatakan perjanjian perdagangan dengan UE harus dilakukan paling lambat 15 Oktober. Namun, hingga saat ini pembicaraan masih mengalami masalah, masih ada poin utama yang belum menemukan titik sepakat seperti perihal penangkapan ikan.