SURABAYA, iNews.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengebut tiga proyek infrastruktur kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan nawacita Presiden Joko Widodo.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhub Sugihardjo mengatakan, tiga proyek tersebut akan selesai pada November tahun ini. Sehingga, kata dia, masyarakat dapat segera melihat hasilnya.
"Proyek tersebut yaitu kereta api Makasar Pare-pare, Bandara Labuan Bajo, dan Terminal Poris Plawad akan dipimpin langsung oleh pak menteri. Beliau yang memberikan arahan supaya diwujudkan dengan baik dan setiap dua minggu meminta laporan progres yang telah dilakukan," ujarnya saat memberikan pengarahan pada acara sosialisasi KPBU di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Senin (2/4/2018).
Dia menjelaskan proyek kerjasama di Kemenhub ada dua kelompok yaitu yang belum berjalan dan setengah jadi. Menurutnya, proyek membutuhkan biaya besar sehingga perlu merekrut pihak-pihak lain melalui skema KPBU.
"Infrastruktur merupakan prioritas pemerintahan Jokowi-JK, namun untuk membangunnya kemampuan anggaran pemerintah itu maksimum hanya 41 persen, baik APBN maupun APBD. Sehingga harus mencari pembiayaan lain," katanya.
Sugihardjo menjelaskan untuk menjalankan KPBU, Kemenhub akan bekerjasama dengan berbagai pihak dalam penyiapan dokumen. Semua akan terintergrasi dalam kantor bersama, kata dia, seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan lainnya.
"Dulu semangatnya aja yang kenceng tapi penyiapan dokumen belum. Kalau menyiapkan produk supaya orang tertarik tentunya harus dikerjakan oleh yang profesional," tuturnya.
Selain itu, dia mengungkapkan jika beberapa pelabuhan dan bandara yang sudah beroperasional masih di kelola kemenhub, akan ditawarkan ke BUMN atau swasta. Sehingga sumber daya manusia (SDM) Kemenhub dapat dialihkan ke tempat lain.
"Anggaran untuk pemeliharaan dan pembangunannya dapat dialihkan ke tempat lain, sekitar Rp8 triliun lebih manfaatnya. Nanti kerjasama dengen kemenkeu untuk tarifnya, katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN atau Bappenas Wismana Adi Suryabrata mengatakan kebutuhan infrastruktur begitu besar. Menurutnya sebelum krisis pada 1996 Indonesia memiliki stok infrastruktur sekitar 48 persen per PDB.
"Setelah krisis hingga 2012 stok infrastruktur per PDB tinggal 38 persen. Padahal kalau masuk ke negara maju kebutuhan infrastruktur itu hingga 70 persen," ujarnya.