JAKARTA, iNews.id – Ketua DPR Puan Maharani memberikan apresiasi atas kesigapan jajaran Polri dalam menangani dan mengusut kasus dugaan penyadapan yang menimpa Presiden Prabowo Subianto.
Meski demikian, Puan menegaskan bahwa kewenangan yang dimiliki lembaga negara sama sekali tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat menyampaikan pidato pembukaan Masa Persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Di hadapan para anggota dewan, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mengawali pidatonya dengan menyambut kembalinya para legislator usai menyerap aspirasi di daerah pemilihan (dapil) masing-masing selama masa reses.
Puan menekankan bahwa segala masukan dan keluhan yang dihimpun dari masyarakat selama reses merupakan amanah serta tanggung jawab bersama yang wajib ditindaklanjuti secara nyata melalui pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan di parlemen.
Di tengah penyampaian pidato tersebut, Puan secara khusus menyoroti dinamika nasional terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Puan menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum yang transparan sekaligus mengimbau agar instrumen negara tetap menjaga netralitas dan profesionalisme.