JAKARTA, iNews.id — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan terus berjuang untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah hukum ini diambil menyusul polemik terkait keabsahan surat keterangan ijazah SMA miliknya.
Meskipun demikian, upaya hukum tersebut tidak menghentikan langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Sejumlah anggota DPR telah mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang kini tengah diproses oleh pimpinan dewan untuk ditindaklanjuti.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa lembaganya telah menerima laporan terkait pengajuan HMP tersebut. Puan memastikan bahwa seluruh mekanisme dan tindak lanjut akan dijalankan sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku setelah masa persidangan dibuka.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa menilai bahwa upaya hukum yang ditempuh Gibran di PTUN dan proses politik di parlemen merupakan dua hal yang dapat berjalan secara berdampingan. Menurutnya, upaya pembelaan dan pengujian keabsahan dokumen melalui jalur hukum adalah hak yang wajar dan patut dihormati.
Polemik ini bermula setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA. Dalam perkembangannya, dinamika politik dan hukum nasional terus berlanjut seiring dengan proses konstitusional yang tengah berjalan di parlemen.