JAKARTA, iNews.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, mengkritik perkembangan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menurutnya tidak sesuai dengan janji Joko Widodo (Jokowi). Hasto menyoroti tak ada kepastian hukum menjadi penghalang utama bagi pembangunan dan investasi.
“Investasi di IKN jauh dari apa yang dikampanyekan. Tidak ada kepastian hukum yang membuat instrumen negara menjadi tidak aktif secara maksimal. Hal ini mengakibatkan lapangan pekerjaan tergerus, PHK massal meningkat, dan rakyat menjadi korban politik bansos yang hanya demi kekuasaan,” ujar Hasto, Rabu (20/11/2024).
Hasto menyinggung bahwa ketiadaan equality before the law—kesetaraan di hadapan hukum—membuat investor ragu untuk berpartisipasi, kecuali mereka yang bergerak di sektor ilegal seperti judi.
Ia juga menyebutkan bahwa kebijakan seperti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) justru menekan daya beli masyarakat dan meningkatkan beban ekonomi rakyat kecil.
“Ketidakpastian hukum ini adalah risiko terbesar ketika instrumen negara dibawa ke dalam politik. Dampaknya, investasi tidak berjalan kecuali untuk bandar judi,” katanya.