JAKARTA, iNews.id — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung angkat bicara meluruskan polemik wacana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI). Pramono mengungkapkan bahwa komunikasi awal dengan pihak kampus sebenarnya membahas tawaran pengelolaan hutan kota tersebut, bukan rencana pembangunan sekolah.
Menurut Pramono, pihak UI sempat menghubungi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menanyakan kesediaan dalam membantu mengelola kawasan hijau tersebut mengingat biaya perawatannya yang cukup besar.
"Jadi Pemerintah DKI Jakarta dihubungi oleh Universitas Indonesia menyampaikan bahwa pengelolaan untuk hutan kota UI itu biayanya cukup tinggi, dan dalam kondisi seperti sekarang ini, apakah DKI Jakarta bersedia membantu memanage itu," ujar Pramono saat ditemui di Jakarta Timur, Selasa (17/11/2026).
Namun, arah pembahasan berubah saat Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyambangi Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (16/11/2026). Dalam pertemuan itu, Gus Ipul menyampaikan rencana pemanfaatan lahan seluas 8 hektare di kawasan Hutan Kota UI sisi Jakarta untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Pramono mengaku terkejut karena tawaran pengelolaan hutan kota yang sebelumnya dibahas bersama UI tiba-tiba dikaitkan dengan proyek Sekolah Rakyat. Padahal, keduanya merupakan persoalan yang berbeda.
"Hal yang berkaitan dengan hutan kota ini adalah hal yang benar-benar berbeda, maka saya begitu kaget ketika kemudian menjadi seperti ini," jelasnya.