JAKARTA, iNews.id — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak perlu lagi membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurutnya, persoalan hukum terkait ijazah tersebut telah diputus hingga tingkat Mahkamah Agung (MA).
Yusril menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA terkait persoalan tersebut telah berkekuatan hukum final. Karena itu, menurut dia, tidak tersedia lagi ruang untuk mengajukan pembuktian melalui jalur pengadilan dengan materi perkara yang sama.
"Enggak ada, enggak ada. Putusan MK itu sudah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Ya. Bahkan akan mengeksekusi putusan," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril juga menyoroti posisi hukum Gibran dalam perkara tersebut. Dia menyebut, Gibran tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi sehingga tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan upaya hukum lanjutan.
Menurut Yusril, pihak yang berstatus sebagai tergugat intervensi memiliki hak untuk mengajukan banding, kasasi hingga peninjauan kembali (PK). Namun, hak tersebut tidak dapat digunakan oleh pihak yang tidak terlibat langsung dalam perkara.
"Sementara Pak Wapres sendiri tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan oleh Subhan, yang diajukan oleh Mercy sama Denny Indrayana, betul, beliau tergugat intervensi. Tergugat intervensi bisa banding, bisa PK, bisa kasasi, bisa PK. Tapi kalau tidak pihak, ya enggak bisa berbuat apa-apa," ujarnya.
Pernyataan Yusril tersebut muncul di tengah polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang kembali menjadi perhatian publik. Sebelumnya, Gibran menyatakan akan mengikuti saran Presiden Prabowo Subianto untuk memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur PTUN.