YANGON, iNews.id - Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar yang dibentuk kubu pro-demokrasi, termasuk anggota parlemen yang digulingkan dalam kudeta militer, mendesak ASEAN agar tidak melakukan pembicaraan dengan pemerintah sampai semua tahanan politik dibebaskan, termasuk Presiden Win Myint dan Aung San Suu Kyi.
Para pemimpin ASEAN bertemu di Jakarta, termasuk dihadiri pemimpin junta Min Aung Hlaing, pada akhir pekan lalu membahas krisis Myanmar. Pertemuan yang digelar dengan tatap muka langsung meski di tengah pandemi Covid-19 itu menghasilkan lima konsensus. Namun pemerintah junta menolak usulan para pemimpin ASEAN untuk menyelesaikan krisis.
NUG menyatakan ASEAN harus berpihak kepada mereka sebagai representasi suara rakyat yang sah, bukan pemerintahan junta yang merebut kendali setelah menggulingkan Aung San Suu Kyi ada 1 Februari lalu.
"Sebelum dialog konstruktif bisa dilakukan. Bagaimanapun, harus ada pembebasan tanpa syarat para tahanan politik termasuk Presiden Win Myint dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi," kata Perdana Menteri NUG, Mahn Winn Khaing Thann, dikutip dari Reuters, Rabu (28/4/2021).
Win Myint, Suu Kyi, serta pejabat dan aktivis lainnya ditahan sejak kudeta militer. Penggulingan kekuasaan terjadi di hari yang sama saat anggota parlemen yang baru seharusnya menggelar sidang pertama mereka pascapemilu.
Partai Syu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), memenangkan pemilu pada November 2021 dan merebut sebagian besar kursi parlemen. Namun militer menuduh adanya kecurangan dalam pemilu.
Militer merasa harus merebut kekuasaan karena gugatan mereka kepada komisi pemilihan tidak direspons. Komisi pemilihan bersikeras tak ada kecurangan masif yang bisa mengubah hasil pemilu.