HANOI, iNews.id – Amerika Serikat mendesak Asia Tenggara atau ASEAN untuk memutuskan hubungan dengan seluruh perusahaan China yang membantu membangun pulau-pulau di Laut China Selatan (LCS). Seruan Washington itu muncul beberapa pekan setelah AS memasukkan 24 perusahaan pelat merah Tiongkok dalam daftar hitam, lantaran mereka terlibat dalam proyek militer Beijing di wilayah laut yang disengketakan tersebut.
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan, sudah waktunya bagi pemerintah-pemerintah di Asia Tenggara untuk mempertimbangkan kembali hubungan mereka dengan perusahaan-perusahaan China yang bekerja di LCS. “Jangan hanya angkat bicara, tapi bertindaklah,” kata Pompeo kepada 10 menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam pertemuan puncak regional Asia yang digelar secara daring, Kamis (10/9/2020), dikutip AFP.
“Pertimbangkan kembali urusan bisnis dengan perusahaan-perusahaaan milik negara (China) yang menggertak negara-negara pesisir ASEAN di Laut Cina Selatan. Jangan biarkan Partai Komunis China menginjak-injak kita dan rakyat kita,” ucapnya.
KTT ASEAN tahun ini digelar beberapa hari setelah Beijing meluncurkan rudal balistik di Laut China Selatan sebagai bagian dari rangkaian latihan militer Tiongkok dalam beberapa bulan terakhir.
Vietnam, selaku KTT ASEAN, menyatakan keprihatinan yang seriusnya akan upaya militerisasi laut baru-baru ini. “Ini telah mengikis kepercayaan dan saling percaya kita; meningkatkan ketegangan, dan; merusak perdamaian, keamanan, dan supremasi hukum di kawasan itu,” kata Menteri Luar Negeri Vietnam, Pham Binh Minh.
Akan tetapi, Filipina sudah menyatakan pekan lalu tidak akan mengikuti jejak AS karena mereka membutuhkan investasi China. Bahkan, sikap itu dinyatakan Filipina ketika negara itu menghadapi perselisihan baru dengan China terkait Scarborough Shoal—salah satu daerah penangkapan ikan terkaya di LCS.
Sementara, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, menyalahkan Amerika Serikat atas ketegangan di LCS. Dia mengklaim Washington DC sebagai pihak pendorong terbesar militerisasi di perairan itu.