SYDNEY, iNews.id - Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop berharap Pemerintah Myanmar memberi izin kepada Dewan Keamanan (DK) PBB untuk menyelidiki Rakhine, sebelum pengungsi Rohingya dipulangkan.
Hal ini penting untuk menjamin apakah kondisi di Rakhine sudah kondusif atau belum. Setelah dinyatakan aman, maka Myanmar bisa memulangkan para pengungsi Rohingya dari Bangladesh.
"Sama seperti saya menginginkan warga Rohingya kembali. Mereka harus punya tempat aman dan terlindung untuk kembali. Saya kira Myanmar belum bisa memberikan bukti yang dapat dipercaya bahwa keamanan itu telah tersedia bagi para pengungsi," kata Bishop, seperti dilaporkan Australia Plus ABC.
DK PBB yang beranggotakan 15 delegasi terbang ke Myanmar dari Bangladesh untuk bertemu Aung San Suu Kyi. Delegasi juga akan mengunjungi ibu kota Negara Bagian Rakhine, Sittwe, Selasa (1/5), namun tidak akan mengunjungi zona konflik lebih jauh ke utara.
Meski kunjungan DK PBB mencerminkan mencairnya hubungan lembaga dunia itu dengan Myanmar, namun waktu serta akses mereka tetap dibatasi.
Tim investigasi DK PBB tidak diperbolehkan mengakses lokasi yang ditutup oleh pemerintahan Suu Kyi. Hingga kini, wilayah utara Rakhine tetap terlarang bagi jurnalis, kecuali tur pers yang diatur ketat.
"Kami menyerukan diakhirinya kekerasan, diberikannya akses kemanusiaan penuh dan tanpa hambatan, serta akuntabilitas penuh dan transparan atas pelanggaran HAM yang telah terjadi," kata Menlu Bishop.
Selain itu, Australia mengumumkan akan memberikan bantuan tambahan sebesar Rp205 miliar untuk menangani krisis Rohingya.
"Bantuan ini untuk makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan menjelang musim hujan. Beras untuk 700.000 orang, bubur bergizi tinggi bagi sekitar 100.000 anak di bawah usia 5 tahun, dan juga bagi perempuan menyusui," jelas Bishop.
Dana tersebut juga digunakan bagi dukungan perlindungan anak, serta layanan konseling bagi perempuan dan yang selamat dari kekerasan berbasis gender.
Bantuan itu akan disalurkan melalui berbagai organisasi, termasuk Program Pangan Dunia, Organisasi Internasional untuk Imigran dan badan pengungsi PBB. Komitmen ini menjadikan total bantuan Australia untuk penanganan pengungsi Rohingya menjadi sebesar Rp465 miliar.
Namun, Australia tidak mengikuti jejak Inggris yang menangguhkan kerja sama militer dengan Myanmar yang dituduh mendalangi pembersihan etnis.