JENEWA, iNews.id – Australia harus membayar kompensasi atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan tentaranya di Afghanistan. Hal itu disampaikan para ahli khusus PBB, dalam pernyataan yang diterbitkan Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR), hari ini.
“Sekelompok ahli independen hari ini meminta Australia untuk segera memenuhi komitmennya untuk memberikan kompensasi kepada keluarga dari 39 korban pembunuhan atas kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Australia di Afghanistan,” bunyi pernyataan tersebut, Rabu (7/8/2024).
Penyelidikan militer menemukan bahwa ke-39 korban tersebut dibunuh tanpa senjata. Sebagian dari mereka disiksa sebelum dieksekusi oleh tentara Australia—yang kala itu menjadi bagian dari Pasukan Bantuan Keamanan Internasional yang dipimpin NATO.
“Penyelidikan tersebut menetapkan bahwa kompensasi wajib diberikan kepada para korban dan keluarga mereka dan dengan demikian, tidak dapat diterima bahwa kompensasi tersebut masih belum dibayarkan hampir empat tahun sejak Pemerintah Australia setuju untuk membayar, dan 12 tahun sejak beberapa pembunuhan terjadi,” kata para ahli.
Selain itu, Australia masih belum secara resmi meminta maaf atas pembunuhan tersebut. Yang lebih memuakkan lagi, salah satu tentara yang terlibat pembunuhan dan penyiksaan itu malah diakui sebagai pahlawan perang oleh Australian War Memorial.
Pada 2020, Laporan Brereton, yang dinamai menurut penyelidik utama Paul Brereton, dirilis di Australia. Laporan tersebut merangkum penyelidikan selama empat tahun terhadap dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Australia di Afghanistan dari sejak 2006 hingga 2016.
Laporan tersebut menemukan bukti adanya 39 pembunuhan warga sipil dan tahanan oleh 25 anggota pasukan khusus Australia, yang kemudian ditutup-tutupi oleh personel militer lainnya.