BRASILIA/CARACAS, iNews.id – Pemerintah Brasil dan Venezuela mengutuk dimulainya operasi darat Israel di Rafah, Jalur Gaza. Kedua negara Amerika Latin itu pun menyerukan komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk bertindak atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sedang ditunjukkan zionis.
Pada Senin (6/5/2024), Pasukan Pertahanan Israel (IDF) memulai operasi militer di bagian timur Rafah. Sebelum itu, militer zionis lebih dulu mendesak warga di sana untuk mengungsi. Lebih dari satu juta warga sipil Palestina diyakini berlindung di Rafah.
Sementara kelompok pejuang Hamas menyatakan, mereka telah menyetujui ketentuan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang diusulkan oleh Mesir dan Qatar. Akan tetapi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap keras kepala dan menyebut perjanjian gencatan senjata tersebut tidak dapat diterima.
“Pemerintah Brasil mengecam keras dilancarkannya operasi angkatan bersenjata Israel di Kota Rafah, Jalur Gaza,” ungkap Kementerian Luar Negeri Brasil dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Sputnik, Selasa (7/5/2024).
Menurut Brasil, aksi militer zionis tersebut dengan sengaja memperparah konflik di Rafah yang sama-sama sudah diketahui memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. “Pemerintah Israel sekali lagi menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan, meski ada seruan dari komunitas internasional, termasuk sekutu terdekatnya,” bunyi pernyataan itu lagi.
Karena itu, Brasil mendesak organisasi internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi ketidakpedulian dan sikap pasif Israel tersebut, yang jelas-jelas menyebabkan bencana kemanusiaan di Jalur Gaza semakin buruk.
Sementara negara Amerika Latin lainnya, Venezuela, juga meminta komunitas internasional untuk menegakkan kembali legalitas dan keadilan internasional di Rafah. “Venezuela dengan tegas mengutuk pemboman Kota Rafah, selatan Jalur Gaza, oleh negara zionis Israel, yang melanjutkan kebijakan kriminal sistematis dan ekspansionis di wilayah tersebut, di mana lebih dari 1,4 juta warga Palestina yang terpaksa mengungsi tinggal,” ungkap Kemlu Venezuela dalam sebuah pernyataan.