WASHINGTON DC, iNews.id – Bantuan ekonomi yang digelontorkan AS ke Ukraina dinilai rawan dikorupsi di kalangan pemerintah dan sektor swasta negara bekas Soviet itu. Hal itu diungkapkan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Luar Negeri (OIG) dalam laporannya pada Kamis (27/7/2023).
“Dalam jangka panjang, terutama karena Departemen (Luar Negeri) berencana untuk membantu pemulihan dan rekonstruksi Ukraina, korupsi di kalangan pemerintah Ukraina dan sektor swasta menimbulkan risiko terhadap keefektifan bantuan luar negeri AS sehingga membutuhkan pengawasan yang kuat,” ungkap OIG dalam laporan tersebut.
Sejak 24 Februari 2022, Kongres Amerika Serikat telah mengalokasikan 45,4 miliar dolar AS (Rp685,27 triliun) kepada Deplu dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) yang antara lain digunakan untuk mendukung operasi militer Ukraina. Negeri Paman Sam juga memberikan bantuan kemanusiaan, serta memastikan kelangsungan pemerintahan Kiev selama agresi militer Moskow.
“OIG menemukan bahwa Kedutaan Besar Kiev belum memperbarui Strategi Negara Terpadu (ICS) karena keterbatasan staf terkait penutupan kedutaan dan operasi selanjutnya dalam kondisi masa perang,” bunyi laporan itu lagi.
Tanpa ICS yang diperbarui, biro-biro Departemen Luar Negeri dan lembaga lain yang terkait tidak memiliki panduan untuk merancang program dan indikator kinerja yang selaras dengan tujuan strategis bersama antara AS dan Ukraina.