JENEWA, iNews.id - Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan adanya penggunaan senjata kimia dalam perang Suriah. Dia mendesak Dewan Keamanan (DK) untuk mengambil langkah konkret dengan menyebut penggunaan senjata kimia ini sebagai kejahatan serius.
Pernyataan itu disampaikan Guterres setelah bertemu dengan ketua Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPWC) pada Selasa 20 Maret. Organisasi itu telah menyelidiki lebih dari 70 kasus serangan gas beracun dalam perang Suriah sejak 2014.
"Sekjen mengkhawatirkan penggunaan senjata kimia di Republik Arab Suriah," demikian pernyataan PBB, dikutip dari AFP, Kamis (22/3/2018).
Penggunaan senjata kimia tak bisa dibenarkan. Hal yang disayangkan, kata Guterres, respons atas penggunaan senjata ini sangat kurang. Dia pun kembali menyerukan kepada para anggota DK untuk bersatu dan segera menyudahi kejahatan ini.
Sementara itu, Ketua OPWC Ahmet Uzumcu mengatakan, ada beberapa kasus penggunaan senjata kimia dalam serangan di Ghouta Timur, lokasi peperangan antara pasukan pemerintah dan militan. Ada penggunaan gas klorin dalam serangan di beberapa lokasi di Ghouta Timur.
Menurut Uzumcu, para ahli tengah menyelidiki keterlibatan pasukan Suriah dalam penggunaan gas beracun itu.
OPWC hanya punya wewenang menyelidiki penggunaan senjata kimia, namun tak bisa menentukan siapa yang harus bertanggung jawab.
Penyelidikan mengenai penggunaan senjata kimia di Suriah sudah berlangsung sejak 2014. Kemudian pada 2015, DK membentuk panel untuk mencari siapa yang paling bertanggung jawab dalam penggunaan senjata pemusnah massal itu. Namun pada 2017, Rusia memveto temuan panel tersebut.
Rusia menganggap panel bernama Mekanisme Penyelidikan Bersama (JIM) itu bias dan tak profesional. Rusia terkesan membela Suriah terkait hasil penyelidikan yang menyebut militer negara itu menggunakan gas sarin saat menyerang Kota Khan Sheikhun pada April 2017.
Rusia pun mengusulkan pembentukan panel baru, tapi ditolak mentah-mentah anggota tetap DK lainnya, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.