WASHINGTON, iNews.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan komposisi Dewan Perdamaian Gaza, lembaga yang bertugas mengawasi transisi pasca-perang, termasuk rekonstruksi wilayah tersebut.
Gedung Putih pada Jumat (16/1/2026) mengumumkan beberapa anggota dewan eksekutif. Dewan eksekutif diketuai oleh Trump dengan anggota Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio; utusan khusus Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff; menantu Trump, Jared Kushner; serta mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair.
Pengumuman tersebut merupakan bagian dari 20 poin rencana perdamaian yang dibuat Trump untuk mengakhiri perang Israel di Gaza yang berlaku pada Oktober 2025. Salah satu poin yang terkait menyebutkan, badan teknokrat Palestina akan diawasi oleh aktor-aktor internasional. Mereka akan mengawasi tata kelola pemerintahan Gaza selama periode transisi.
Selain nama-nama tersebut Trump juga mengajak pemimpin Mesir dan Turki bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza.
Seorang juru bicara kepresidenan Turki mengunggah pesan di media sosial, Presiden Recep Tayyip Erdogan mendapat undangan dari Trump pada Kamis untuk bergabung.
Terpisah, Menlu Mesir Badr Abdelatty mengatakan dalam konferensi pers pada Sabtu, negaranya sedang mempelajari undangan dari Trump kepada Presiden Abdel Fattah Al Sisi untuk bergabung dengan dewan tersebut.
Banyak pakar dan aktivis hak asasi manusia (HAM) internasional menilai, kepemimpinan Trump di Dewan Perdamaian Gaza mirip dengan kolonial. Pakar juga menyoroti keterlibatan Blair yang pada tahun lalu dikritik atas perannya dalam perang Irak serta sejarah imperialisme Inggris di Timur Tengah.
Komentar Warga Gaza
Al Jazeera merangkum pendapat warga Gaza mengenai pengumuman Trump tersebut. Mereka menilai orang-orang yang dipilih menjadi anggota merupakan pendukung utama Israel termasuk penyokong perang di Gaza.
Ini menjadi kekhawatiran utama di kalangan warga Gaza, yakni anggota dewan tersebut mendominasi keputusan-keputusan seputar keadilan, rekonstruksi, dan penentuan nasib sendiri rakyat Palestina.