LONDON, iNews.id - Komisioner Standard, lembaga yang mengawasi anggota parlemen Inggris, membuka penyelidikan terhadap Perdana Menteri Rishi Sunak. Hal itu diketahui dari daftar pengumuman yang dirilis dalam situs web lembaga. Komisioner Standard bertanggung jawab dalam memantau penerapan kode etik anggota parlemen House of Commons, termasuk menyelidiki dugaan pelanggaran.
Dalam daftar tersebut disebutkan masalah yang sedang diselidiki terkait "deklarasi kepentingan". Penyelidikan terhadap Sunak dimulai pada 13 April.
Berdasarkan kode etik, semua anggota parlemen diminta untuk memberikan informasi terkait seluruh kepentingan keuangan yang kemungkinan dianggap orang lain bisa memengaruhi tindakan, pernyataan, atau suara anggota parlemen atau tindakan yang mereka ambil dalam kapasitas sebagai anggota parlemen.
Seorang juru bicara Sunak menjelaskan, penyelidikan itu terkait kepemilikan saham sang istri, Akshata Murthy, di sebuah perusahaan pengasuhan anak.
"Kami dengan senang hati membantu Komisioner untuk mengklarifikasi bagaimana hal ini dinyatakan secara transparan sebagai kepentingan menteri," kata juru bicara, dikutip dari Reuters, Senin (17/4/2023).
Kubu oposisi dari Partai Demokrat Liberal menyerukan penyelidikan setelah laporan media mengungkap Murthy merupakan pemegang saham perusahaan pengasuhan anak. Masalahnya, perusahaan itu berpotensi mendapat keuntungan dari kebijakan pemerintah terkait pendanaan untuk pengasuhan anak. Kebijakan itu baru diumumkan dalam anggaran pemerintah pada Maret.
Jika hasil penyelidikan menyatakan Sunak melanggar kode etik, komisioner berhak memintanya untuk mengakui perbuatan serta meminta maaf atas pelanggaran tersebut. Namun bisa saja dampaknya lebih serius, yakni dirujuk ke komite yang memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi lain, termasuk permintaan maaf lisan atau tertulis, penangguhan gaji, penangguhan dari mendapat fasilitas sebagai anggota parlemen untuk jangka waktu tertentu, bahkan dikeluarkan.