JAKARTA, iNews.id – Sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) di Jakarta mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) hingga Rp11 triliun. Permintaan tersebut rencananya akan dimasukkan di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi DKI Jakarta 2018.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan, PMD sebesar Rp11 triliun itu bertujuan agar BUMD di Ibu Kota tidak memiliki banyak beban dalam menjalankan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
“Yang ingin dilakukan di sini adalah fungsi development-nya, fungsi pembangunannya. Kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak ada komersial yang besar, tetapi dia memiliki keleluasaan di dalam menjalankan, di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Jadi (penekanannya ada pada) aspek pembangunannya, bukan aspek komersialnya,” ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis (30/8/3018).
Anies menuturkan, BUMD memiliki dua fungsi yakni mencari keuntungan dan membantu pemerintah dalam pembangunan. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta perlu membantu mereka dengan mengucurkan dana dalam APBD-P.
“Dalam sebuah badan usaha milik daerah atau milik negara, ada dua komponen. Yaitu komponen komersial dan komponen pembangunan. Yang aspek komersial itu harus dikerjakan dengan mengundang investor-investor. Sementara, yang aspek pembangunan itu fungsi yang biasa dilakukan pemerintah, di situ baru kemudian menggunakan dana dari APBD,” tutur mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (mendkibud) itu.
Berdasarkan data yang dihimpun iNews.id, ada delapan BUMD yang mengajukan PMD dalam draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Provinsi DKI Jakarta 2018. Kedelapan perusahaan pelat merah itu adalah PT Mass Rapid Transit (MRT), PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Tjipinang Food Station, PT Pembangunan Sarana Jaya, dan PAM Jaya.
Selanjutnya, ada PD PAL Jaya, PD Dharma Jaya, dan PD Pasar Jaya. PMD yang diajukan kedelapan BUMD itu dalam APBD-P DKI Jakarta 2018 mencapai Rp 11 triliun.