JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui ada dugaan sejumlah pejabat tingkat lurah, di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang mengalami pencopotan atau rotasi jabatan karena melakukan pungutan liar.
Meski mengakui hal itu, Anies enggan menyebutkan secara detail, termasuk besaran pungli dan nama dari lurah tersebut. "Saya enggak ingat angkanya, tapi ada," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/2/2019).
Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini sebelumnya telah melakukan perombakan jabatan pada 1.125 pejabat Pemprov DKI Jakarta yang terdiri dari eselon II, III, hingga eselon IV. Mereka terdiri dari 15 pimpinan tinggi pratama atau eselon II, 274 pejabat Administrator (Eselon III), dan 836 pejabat pengawas (Eselon IV).
Hal ini dilakukan Anies dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah hasil penilaian kinerja yang sudah ditampung sekitar lebih dari enam bulan lamanya.
"Itu rotasi ada banyak faktor. Jadi bukan sekadar oh pungli. Ini selama satu tahun, lebih dari enam bulan kita tampung. Kita tabung kinerja positif. Semuanya ditabung," ujar Anies.
Dia juga meminta masyarakat untuk tidak melihat hal-hal yang pejabat yang didemosi atau diturunkan jabatannya. Mengingat, pelantikan yang dilakukan pada Senin, 25 Februari 2019 kemarin itu juga banyak melantik pejabat yang mendapat promosi jabatan ke bagian yang lebih tinggi dari sebelumnya.
"Jadi jangan hanya fokus pada yang didemosi. Tapi juga banyak yang dapat promosi, banyak yang rotasi. Jadi justru ini bagian dari pembinaan pegawai dan kalau ada yang pegawai kinerjanya kurang baik, atasannya selama ini saya intruksikan untuk panggil," kata Anies.