JAKARTA, iNews.id – Gubernur Anies Baswedan menduga penetapan tarif rata-rata Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta sebesar Rp8.500 oleh DPRD DKI ada nuansa kepentingan politik menjelang Pemilu 17 April nanti. Namun, Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menampik tudingan itu.
Dia mengklaim, perencanaan MRT dan pengambilan keputusan soal tarif angkutan massal itu oleh DPRD tidak ada hubungannya dengan pesta demokrasi lima tahunan. Dia menyebut Anies berpikir terlalu pendek jika menuding DPRD hanya ingin meraih simpati masyarakat dengan memutuskan tarif rata-rata MRT Rp8.500 per penumpang.
“Kami enggak ada urusan dengan itu, sama sekali tidak ada urusan dengan konteks pemilu. Emang MRT itu direncanakan untuk persoalan pemilu? Kan enggak juga. Jadi jangan terlalu pendeklah berpikir,” ujar Gembong saat dikonfirmasi, Selasa (26/3/2019).
Dia mengatakan, keputusan tarif rata-rata MRT sebesar Rp.8.500 diambil setelah DPRD DKI menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ).
“Kan dari semua kajian Rp8.500 itu usulan BUMD pertama, kemudian usulan DTKJ Rp12.000 tapi terintegrasi. Nah, terintegrasi ini kan menjadi soal buat kita. Soal sistem, kita belum siap mengintegrasikan seluruh moda transportasi yang ada,” ucapnya.
Gubernur Anies merasa keberatan dengan tarif rata-rata MRT Rp8.500 yang ditetapakan DPRD DKI Jakarta, Senin (25/3/2019) kemarin. Dia menilai keputusan tersebut sarat akan kepentingan politik. Karenanya, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu meminta kepada para anggota dewan di DKI agar tidak memanfaatkan isu tarif MRT untuk meraup simpati rakyat menjelang Pemilu 2019 ini.
“Itu sebabnya putusan sekarang itu keputusan strategis jangka panjang. Kebetulan diselenggarakannya tiga minggu sebelum pemilu. Tapi jangan pengambilan keputusan (tiket MRT) karena mau pemilu,” kata Anies di Jakarta, hari ini.