JAKARTA, iNews.id - Bacaleg Partai Perindo, Rianto Tambunan, menyatakan siap membantu masyarakat terkait sengketa dan perseteruan lahan jika nanti terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Dia bertekad menjembantani warga yang bersengketa dengan Kementerian ATR/BPN.
"Harapan saya nanti kalau duduk (di kursi DPRD DKI Jakarta) itu di komisi yang membawahi pertanahan, bisa menjembatani antara warga dengan Kementerian ATR/BPN setidaknya kita mencari tahu akar permasalahan, apa sih sebabnya sehingga yang 75 persen sertifikat ini tidak bisa keluar," ujar dia dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Selasa (12/9/2023).
Ketua Bidang Agraria Pertanahan dan Tata Ruang DPW Partai Perindo DKI Jakarta itu, mengungkap sengketa tanah yang terjadi dipicu karena tidak adanya kepastian hukum. Sehingga, program sertifikasi tanah atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dinilai penting sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.
"Nah tentunya karena ada kepastian hukum bagi warga yang pertama, nah terus yang kedua sebenarnya meningkatkan ekonomi juga bagi warga karena mereka bisa mendapatkan pinjaman usaha mikro untuk usaha-usaha mereka. Sebenarnya itu harapan Pak Jokowi di situ," kata Rianto.
Menurut Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6 Jakarta Timur itu, masih banyak masyarakat Indonesia yang menunggu program pemerintah terkait percepatan PTSL. Kurang lebih, angkanya masih 75 persen.
"Jadi memang pemerintah lewat Presiden Pak Jokowi sudah meluncurkan program yang namanya PTSL tapi masyarakat itu masih kurang lebih 25 persen mendapatkan sertifikat, tapi sekarang masih banyak 75 persen orang masyarakat yang masih menunggu nih, kapan nih sertifikat mereka jadi," kata dia.