JAKARTA, iNews.id - Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum tertampung di rumah susun (rusun). Di sisi lain, data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) masih ada 5.000 unit lebih rusun yang kosong di Jakarta.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengaku banyak warga yang mengadukan kesulitan mendapat unit rusun dengan sejumlah alasan. Diketahui warga yang masuk kriteria MBR ini memilih tinggal di kolong tol, warga korban penggusuran, yang tinggal di rumah sangat tak layak huni hingga di kawasan permukiman kumuh.
“Seperti (warga) di Kapuk Muara, mereka tinggal di lahan bukan milik mereka. Itu kan di bawah rumah itu sampah dan memang sangat tidak layak. Lalu di beberapa kolong tol kita, itu banyak sekali penghuni ber-KTP DKI Jakarta,” ujar Ida di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian menambahkan, selain hunian warga di kolong tol, ada banyak lingkungan hunian warga yang lingkungannya tidak sehat bagi anak-anak. Bahkan masih ada 445 RW kumuh di Jakarta yang hingga kini menjadi pekerjaan rumah Pemprov DKI Jakarta.
“Banyak hunian, lingkungan yang tidak sesuai dan tidak baik untuk tumbuh kembang anak seperti di kolong tol itu. Jadi saya kira kita harus menyediakan hunian-hunian yang lebih terjangkau untuk masyarakat kalangan bawah,” kata Justin.
Menanggapi hal itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PRKP DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum berjanji akan menindaklanjuti sorotan Ketua Komisi D DPRD DKI tersebut.
“Terkait dengan sarannya untuk warga yang tinggal di kolong tol, bukan hanya di kolong tol Angke, tapi juga ada di kolong tol Penjaringan dan sebagainya. Nanti akan kami koordinasikan dengan wali kota untuk didata,” ucap Retno.