JAKARTA, iNews.id – Pemerintah pusat merencanakan pengalokasian anggaran khusus untuk dana kelurahan di tahun depan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan ini untuk menjawab keluhan masyarakat yang menginginkan adanya program, seperti dana desa.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku akan mengkaji terlebih dahulu sebelum program tersebut masuk ke Ibu Kota.
“Sekarang kita lagi kaji. Kita ingin lebih objektif saja semuanya. Jadi saya tidak mau buru-buru komentar sebelum kita lihat dari konteks jangka panjanganya,” kata Anies di Jakarta Pusat, Rabu (24/10/2018).
Menurut dia, kendati program tersebut merupakan proyeksi di tingkat nasional, pemprov tetap harus melakukan kajian karena APBD DKI cukup besar. Kajian dilakukan menyangkut apakah perlu anggaran daerah atau tidak terkait program ini, serta manfaat dana kelurahan.
“Kita tahu Jakarta, kita harus menyadari bahwa ini adalah konteks nasional ya. Jakarta ini APBD-nya lebih, menurut saya ada keunikan dari Jakarta,” ujar dia.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengaku setuju saja dengan program yang diwacanakan pemerintah pusat itu, asal membawa manfaat bagi kemakmuran masyarakat di perkotaan. Dia juga mengimbau jika kebijakan itu terealisasi, ke depan setiap daerah harus memiliki Key Perfomence Indicator (Key PI) atau pentahapan manfaatnya.
“Key PI itu bisa lintas tahun, tahun pertama untuk apa target utamanya, tahun kedua apa, dan tahun ketiga apa, sehingga ada proses yang berkelanjutan dan bertaha. Kalau enggak ada nanti jadi dana rutin, kalau dana rutin kan sudah ada. Inikan maksudnya untuk proses pembangunan. Tahun pertama soal air, kedua soal fasilitas infrastruktur jalan, beda-beda itu,” ucap Anies.