JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai memiliki utang ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hampir Rp5 triliun. Utang tersebut merupakan dana bagi hasil (DBH) pemerintah pusat.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam rangka penanganan wabah virus corona (Covid-19), Pemprov DKI Jakarta hanya mendapatkan dana bagi hasil Rp2,56 triliun.
Padahal utang DBH tahun lalu ke DKI mencapai Rp5,1 triliun. DBH tahun ini hingga kuartal II mencapai Rp2,4 triliun. "Jadi total utang Kemenkeu ke DKI itu Rp7,5 triliun tapi baru terbayarkan Rp2,56 triliun," ujar Mujiyono di Jakarta, Kamis (7/5/2020).
Menurutnya, piutang Kemenkeu ke Pemprov DKI sebesar Rp5 triliun itu bisa mencukupi kebutuhan warga miskin dan rentan miskin selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona.
"Saat ini, piutang DBH baru dicairkan separuh dari Menkeu. Harusnya piutang DBH pemprov lunasi dong, jangan cuma separuh. Ini di satu sisi kewajiban tak dipenuhi, tapi sisi lain terkesan malah memojokkan pemprov," ucapnya.