JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti saat awal pandemi Covid-19. Namun, penerapan PSBB dikritik karena mobilitas warga masih tinggi.
Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menyebut PSBB di DKI Jakarta kurang efektif dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dia menilai masih banyak sektor-sektor yang boleh tetap beroperasi.
Akibatnya, mobilitas warga masih tinggi di DKI Jakarta. Dia menyebut semakin tinggi mobilitas, maka akan semakin tinggi penularan Covid-19.
"Masih terlalu banyak sektor yang diberi kelonggaran dalam mobilitas manusianya," kata Dicky, Jakarta, Senin (14/9/2020).
Selain itu, Dicky menyebut, penerapan PSBB di Jakarta juga terlalu singkat. Pasalnya, kata dia, berdasarkan studi dan pengalaman keberhasilan pembatasan sosial di negara lain, minimal sebulan dan rata rata perlu dua sampai tiga bulan.
"Sehingga Kita tidam bisa terlalu berharap banyak bahwa PSBB kali ini akan sangat significant menurunkan penyebaran," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, Pemprov DKI Jakarta melakukan kebijakan rem darurat Covid-19 untuk menghentikan kasus penularan di Ibu Kota. Anies mengatakan,PSBB diberlakukan secara ketat lantaran kondisi pandemi Covid-19 di Ibu Kota telah mengkhawatirkan.