JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar pertemuan tertutup dengan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di gedung BPK Jakarta, Selasa (10/7/2018). Pertemuan itu membahas hasil temuan BPK atas pengelolaan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
“Kita ada waktu 60 hari untuk lakukan tindak lanjut dari apa yang harus kita tuntaskan. Selain hasil laporan tahun 2018 juga merujuk pada temuan hasil selama ini yang belum selesai,” kata Anies di gedung BPK, Selasa (10/7/2018).
Menurut Anies, BPK tidak hanya memberikan rekomendasi hasil temuan tahun 2018, tetapi juga tahun-tahun sebelumnya.
“Jadi tadi itu ditunjukkan dari tahun 2005 sampai tahun 2018. Ini ada 8.700 rekomendasi yang nilainya sekitar Rp16,9 triliun. Rekomendasi yang sudah selesai itu 6.219 sekitar 71 persen dan yang belum selesai ada 28 persen lagi (2.481). Jadi ini yang akan kita selesaikan,” ujar dia.
Anies mengatakan, Pemprov DKI ke depan akan bersama dengan BPK memeriksa hasil temuan tersebut dan segera menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK.
“Pertemuan pagi ini adalah pertemuan pembuka. Kemudian selama tiga hari, jajaran Pemprov DKI dengan BPK Perwakilan Jakarta melihat satu per satu. Harapannya bisa menuntaskan yang menjadi PR-nya,” ucap Anies.
Kepala Sub Auditorat DKI III BPK Aryo Seto Bomantari mengatakan, BPK akan terus memantau pemprov dalam memeriksa temuan yang sudah direkomendasikan dijalankan atau tidak. “Jadi ini yang rutin kita lakukan per semester,” ujar Aryo Seto.