JAKARTA, iNews.id – Sesuai dengan kehendak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mereformasi birokrasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana memangkas jabatan eselon III dan IV. Namun, kebijakan itu dikecualikan untuk lurah dan camat.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Chaidir menjelaskan, jabatan lurah dan camat tak dilakukan reformasi birokrasi karena jabatan itu penting sebagai ujung tombak berbagai kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang bersentuhan langsung dengan warga. Pandangan itu juga sudah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Berdasarkan data BKD, kata Chaidir, pegawai eselon III di 44 wilayah Jakarta saat ini diisi oleh camat. Sementara, jabatan eselon IV diisi oleh 267 lurah.
“Camat kan eselon III lurah eselon IV. Sebagai pejabat yang berwenang, perpanjangan tangan dari gubernur, sebagai ujung tombak, seperti itu ada pengecualian, tidak hilang,” ujar Chaidir saat dihubungi di Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Chaidir menuturkan, pegawai eselon III dan IV di lingkungan Pemprov DKI yang bakal dirampingkan adalah mereka yang tidak memiliki kewenangan langsung, seperti pegawai yang mengisi kepala bidang dan kepala bagian.
“Eselon yang ada yang punya kewenangan itu kesekretariat, karena dia yang punya kewenangan, contohnya dari PA (penjabat pengguna anggaran), penguasa anggaran, nah ke KPA-nya (kuasa pengguna anggaran) pejabat yang berwenangnya itu sekretariat,” ucapnya.
Chaidir mengatakan, pihaknya saat ini sedang merampungkan seluruh data pemangkasan eselon yang bakal diserahkan ke Kemenpan RB. “Targetnya di pertengahan Desember, seluruh data diidentifikasi harus masuk ke Kemenpan RB. Januari (2020) start-nya, bisa seperti itu, wajah baru, tahun baru, pejabat baru. Kami lagi identifikasi,” kata dia.