JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum memperbolehkan resepsi pernikahan secara besar-besaran pada masa PSBB transisi. Acara akad nikah diperbolehkan dengan jumlah tamu maksimal 30 orang
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Cucu Kurnia mengatakan pada masa PSBB transisi ini, pihaknya belum mengizinkan adanya acara resepsi pernikahan. Sesuai Surat Edaran (SE) Kementrian Agama, hanya akad nikah yang diperbolehkan dengan jumlah orang maksimal 30.
"Protokol kesehatan harus tetap dijalankan," kata Cucu Kurnia kepada wartawan, Selasa (4/8/2020).
Cucu menjelaskan, pelanggar aturan akad nikah tersebut akan dikenakan sanksi sebesar Rp10 juta sesuai Peraturan Gubernur nomor 51 tahun 2020 tentang PSBB transisi. Apabila dilakukan dalam gedung, pengelola gedung bahkan mendapatkan sanksi.
Selain itu, lanjut Cucu, pihaknya juga masih melarang operasional bioskop, tempat fitness, permainan bowling, dan ice skating. Hal itu tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 211 Tahun 2020 dan telah ditandatangani Kepala Disparekraf DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia pada 31 Juli 2020. Perpanjangan berlaku 31 Juli 2020 sampai 14 Agustus 2020.
"Apabila terjadi peningkatan kasus yang signifikan, semua kegiatan pariwisata yang sudah beroperasi pada masa PSBB transisi dapat dihentikan," katanya.