JAKARTA,iNews.id – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyerahkan penyelesaian lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Cengkareng dan Rumah Sakit Sumber Waras ke Komite Pencegahan Korupsi (Komite PK).
Sandi mengaku sudah melaporkan masalah tersebut ke Ketua Komite PK DKI Bambang Widjojanto. Dia berharap penyelesaian lahan Cengkareng dan Sumber Waras membuahkan hasil bagi Pemprov DKI untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Salah satu yang kami bahas di-road to WTP adalah dua isu yang menjadi temuan BPK, lahan Cengkareng dan Sumber Waras,” ungkap Sandi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2018).
Mengenai langkah-langkah penyelesaian lahan Cengkareng, kata Sandi, sudah disetujui Gubernur DKI Anies Baswedan. “Pak Anies Baswedan sudah menyetujui langkah kita, yang sudah kami umumkan sebelumnya, untuk mencatatkan aset tersebut sebagai aset dari DKPKP (Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian),” katanya.
Untuk diketahui, BPK merekomendasikan penagihan atas pembayaran pengadaan lahan Cengkareng yang dibeli dengan harga Rp668 miliar. Penagihan tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memberikan kewenangan Pemprov DKI untuk menagih pembayaran tersebut.
Di lain sisi, Pemprov DKI akan membatalkan pengadaan lahan RS Sumber Waras. Keputusan pembatalan pengadaan tersebut sudah final untuk menindaklanjuti pihak Sumber Waras yang enggan mengembalikan kerugian negara Rp191 miliar.
Sandi juga meminta agar Komite PK DKI Jakarta ikut mendampingi dan memantau langsung tim yang dibuat pemprov untuk percepatan penyerapan anggaran DKI Jakarta.
"Saya melihat lebih ke depan, bagaimana kita mencegah yang terjadi seperti ini, karena ternyata Sumber Waras maupun lahan Cengkareng maupun anomali-anomali itu selalu terjadi di bulan Desember," tutur Sandi.