JAKARTA, iNews.id – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tidak akan menggelar operasi yustisi atau operasi pencatatan kependudukan bagi masyarakat yang ingin mengadu nasib di Ibu Kota pascalebaran. Menurut dia, saat ini Pemprov DKI Jakarta berprinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mencari kehidupan yang lebih baik.
Terlebih, kata Anies, pihaknya selalu menekankan konsep kesetaraaan bagi seluruh warga. “Kami tidak melakukan operasi-operasi di terminal, stasiun. Apalagi orang diperiksa dan digelandang punya KTP atau tidak, seakan-akan yang KTP-nya luar Jakarta itu warga negara kelas dua,” ujarnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/6/2019).
Anies berpendapat, operasi yustisi tidak akan menuntaskan masalah bagi warga pendatang maupun yang sudah menetap. Kendati demikian, dia menegaskan, tidak adanya operasi tersebut bukan berarti Pemprov DKI sengaja mengundang masyarakat untuk berbondong-bondong datang ke Jakarta.
“Bukan berarti Pemprov DKI undang orang datang ke Jakarta, tidak. Kami hanya menerapkan kesetaraan sebagaimana kota-kota yang lain,” tuturnya.
Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu juga belum mengetahui berapa total warga pendatang yang sudah tiba di Ibu Kota selepas libur Lebaran 2019. Namun, pihaknya memastikan, usaha untuk memperoleh kesempatan hidup lebih baik adalah hak seluruh masyarakat.
“Jangan sampai kita ingin hidup kita lebih baik, tapi tidak ingin orang lain mengikuti jejak yang kita kerjakan,” ucapnya.