JAKARTA, iNews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar rapat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 di balai kota, Rabu (24/10/2018). Rencananya, besaran UMP DKI baru diumumkan, Jumat (26/10/2018).
“UMP hari ini sedang rapat. Jadi kita lihat hasilnya baru nanti kita putuskan, karena dewan ini bertemu, nanti kita diberikan rekomendasi pada gubernur. Kemudian gubernur baru menetapkan. Jadi kemungkinan hari Jumat besok akan diumumkan UMP 2019," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rabu (24/10/2018).
Kepala Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, kenaikan UMP mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yakni sebesar 8,03 persen. Di mana formulasi penghitungan didasarkan pada UMP tahun berjalan dikalikan dengan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi nasional ditetapkan sebesar 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,15 persen.“Berdasarkan PP 78 Tahun 2015, UMP DKI 2019 Rp3,94 juta,” kata Andri Yansyah.
Menurut dia, dalam usulan yang didapat dari dewan pengupahan unsur pengusaha, UMP DKI 2019 di bawah Rp3,9 juta, sedangkan unsur buruh berharap penetapan UMP mengikuti komponen hidup layak (KHL) ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,03 persen atau sekitar Rp4,4 juta.
Dia menuturkan, bukan hal yang sulit untuk mengikuti permintaan unsur buruh, apalagi survei KHL yang dilakukan Dinasker DKI hasilnya hanya Rp3,9 juta. Namun, Pemprov DKI lebih memilih memberikan subsidi ketimbang kenaikan UMP DKI 2019 mengikuti keinginan unsur buruh di luar aturan.
“Memang tahun lalu juga diberikan subsidi, tapi terbatas sehingga tidak semua buruh merasakan. Tahun ini kami pertimbangkan pemberian subsidi daging, bus gratis hingga Kartu Jakarta Pintar (KJP),” ucap dia.