JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menepis tudingan loyalis Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menyebut tiga menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengintervensi DPD tingkat I dan II Partai Golkar. Intervensi itu terkait pencalonan ketua umum jelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar 2019.
Airlangga menyampaikan, mekanisme pemilihan calon ketua umum Partai Golkar 2019-2024 merupakan kewenangan pemilik suara, yakni DPD tingkat I dan II. Dia menegaskan, dalam pemilihan nanti tidak ada kaitannya dengan pihak eksternal seperti yang ditudingkan loyalis Bamsoet.
"Ini lagi tidak, kurang paham. Apa makna musyawarah nasional? Kurang paham AD/ART? Pemegang suara adalah DPD I, ada DPD II," katanya, di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nely, Jakarta, Senin (2/12/2019).
Airlangga tak ingin menanggapi tudingan itu secara serius. Namun, dia meminta loyalis Bamsoet tidak membuat narasi yang justru mengaburkan substansi pelaksanaan Munas Partai Golkar yang sudah tertuang dalam AD/ART.
"Jadi, kita biasa-biasa saja. (Lebih baik) konsentrasi kepada Munas, jangan mengembangkan narasi-narasi lain. Ya ketua umum Golkar ini paham arahnya ke mana. Jadi kita kembali kepada mekanisme demokrasi dan jangan keluar dari mekanisme Munas," tuturnya.