JAKARTA, iNews.id - Pemerintah diminta tidak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut). KLB tersebut dinilai ilegal.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, akan menempuh jalur hukum mengenai digelarnya KLB Demokrat di Deliserdang. Sejauh mana persiapannya dia tidak menjelaskan.
"Saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum," ujar AHY dalam konferensi persi di DPP Demkrat, Jakarta, Jumat (5/3/2021).
Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memastikan akan berjuang maksimal untuk mempertahankan kepemimpinannya di Demokrat. Dia menuturkan, hanya kepengurusannya yang sah hingga saat ini di Demokrat.
"Saya bersaksi bahwa kami akan terus berjuang untuk mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami. Di sini tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat. Saya Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Umum Partai Demokrat yang sah," ucapnya.
Diketahui KLB Demokrat digelar di The Hill Resort, Sibolangit, Deliserdang, Sumut, Jumat (5/3/2021). Dalam KLB itu memutuskan Kepala Staf Kantor Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat.