JAKARTA, iNews.id - Fraksi Partai Demokrat di DPR menarik diri (walk out) dari Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Salah satu alasannya, Fraksi Demokrat tidak pernah diberikan kesempatan menyampaikan pendapat terkait RUU tersebut.
Anggota Panja RUU HIP dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengatakan, situasi pembahasan RUU HIP saat itu begitu cepat dan argumentasi Fraksi Demokrat tidak pernah menjadi perhatian khusus.
"Partai Demokrat menarik diri atas situasi yang begitu cepat. Bukan hanya Demokrat, banyak fraksi yang juga melakukan bagaimana mengkritisi konteks RUU ini," ujar Herman dalam seminar daring melalui Zoom Meeting, Jumat (26/6/2020).
Dia menuturkan, Fraksi Demokrat sempat ikut 2 kali dari 7 pembahasan RUU HIP sebelum menarik diri dari pembahasan RUU kontroversial tersebut.
Menurutnya, RUU HIP saat itu diketuk palu bersama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
"Argumentasi kita tidak pernah kemudian menjadi perhatian khusus," ucapnya.